Terkesan Politis: PDIP Anggap Janggal OTT Wali Kota Blitar oleh KPK

Posted by:

Jakarta Jejaknews – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan terkesan politis.

Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto menganggap OTT KPK politis karena kepala daerah yang ditangkap adalah orang memiliki elektabilitas tinggi.

“Kesan adanya kepentingan politik ini dapat dicermati pada kasus OTT terhadap Samanhudi Walikota Blitar dan Syahri Mulyo calon bupati terkuat di Tulungagung,” kata Hasto lewat keterangan tertulis, Minggu (10/6).

Samanhudi memenangi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Blitar pada 2010 atas dukungan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia kala itu berduet dengan Purnawan Buchori.

Sementara Syahri Mulyo menjabat bupati Tulungagung periode 2013-2018. Politikus PDIP itu bersama pasangannya Maryoto Bhirowo memenangi pilkada Tulungagung 2013 dengan perolehan suara 48 persen.

Hasto menganggap penangkapan kader PDIP oleh KPK seolah sudah menjadi target. Padahal, menurut Hasto, kasus tersebut tidak murni diawali dari kasus Samanhudi dan Syahri Mulyo.

“Faktanya, yang ditangkap di Kota Blitar adalah seorang penjahit, dan bukan pejabat negara. Lalu di Kab Tulungagung seorang kepala dinas dan perantara, bukan Syahri Mulyo. Kesemuanya lalu dikembangkan bahwa hal tersebut sebagai OTT terhadap Samanhudi dan Syahri Mulyo. Ada apa di balik ini?,” ujar Hasto.

Hasto mengaku heran dengan penangkapan Samanhudi. Pasalnya Samanhudi merupakan kepala daerah yang sudah menjabat dua kali periode dengan perolehan suara lebih dari 92 persen.

“Banyak yang bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya?” ungkap Hasto.

Karena itu, Hasto pun mempertanyakan kepastian KPK tidak mempolitisasi kadernya jelang Pilkada. Hal ini dikatakan Hasto mengingat ada oknum KPK di masa lalu yang pernah mencoret bakal calon menteri.

“Misal terkait dengan pencoretan bakal calon menteri yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan nampak ada vested interest; demikian halnya terhadap kebocoran sprindik Anas Urbaningrum misalnya,” terang dia.

PDIP, kata Hasto, sudah mengenakan sanksi tertinggi bagi kader yang terbukti melakukan korupsi. Atas dasar ini Hasto menganggap PDIP sudah berperan aktif untuk menimbulkan efek jera.

Namun, hal itu ternyata tidak menghentikan korupsi. Sehingga menurut Hasto sistem pencegahan korupsil yang harusnya dievaluasi.

“Tetapi lebih jauh lagi, hal tersebut sudah menyentuh aspek yang paling mendasar: kegagalan sistem pencegahan korupsi negara,” tegas dia.

KPK resmi menahan Samanhudi Anwar yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2018. Samanhudi datang ke KPK untuk menyerahkan diri pada Jumat (8/6) sekitar pukul 18.30 WIB.

Samanhudi disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Syahri, yang juga menyerahkan diri ke KPK, Syahri diduga menerima suap sebanyak 3 kali sebagai fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri sebesar Rp 2,5 miliar.

wra/umi

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.