Bareskrim Limpahkan Bukti ke Kejari, Kasus Alkes Segera Disidang

Posted by:

Jakarta Jejaknews – Bareskrim Polri merampungkan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan dasar di Ditjen Binkesmas Kementerian Kesehatan. Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk disidangkan.

“Tersangka Ateng Hermawan, jabatan tahun 2006 sebagai manajer institusi atau manajer trading, merangkap kepala cabang pedagang besar farmasi (PBF) PT Kimia Farma Trading and Distribution (KFTD) Cabang Jakarta Majapahit,” kata Kasubdit I Direktorat Tipikor Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/11/2017).

Berkas perkara Ateng dinyatakan lengkap oleh Kejagung pada Selasa, 31 Oktober 2017. Ateng ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa pihak KFTD dan menyita uang Rp 7,8 miliar.

“Barang bukti yang dilimpahkan berupa dokumen, alat kesehatan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak kerja sama, uang sebesar Rp 7,8 miliar,” ujar Arief.

Arief menjelaskan tersangka Ateng sebagai pihak dari KFTD tidak melaksanakan sendiri pengadaan alat kesehatan dasar yang dipesan Ditjen Binkesmas kepada KFTD. Ateng juga membeli barang yang dipesan Ditjen Binkesmas Kemenkes dengan spesifikasi yang tidak sesuai.

“Mengganti merek barang yang diserahkan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan terlambat dalam penyerahan barang sehingga PT KFTD didenda,” jelas Arief.

Ateng dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

Dalam perkara ini, Sekretaris Ditjen Binkesmas dokter Bambang Sardjono telah divonis 3,5 tahun pidana penjara. Saat proyek berlangsung, Bambang berperan selaku pejabat pembuat komitmen.

Jenis-jenis alkes dasar yang diduga pengadaannya sarat korupsi oleh Bambang antara lain poliklinik set, poned set, bidan set, sarana posyandu, dan diagnostik set.

“Dengan nilai proyek Rp 65,7 miliar. Modus korupsi, pertama anggaran tahun 2005 dikumpulkan dan dijadikan DIPA Luncuran Tahun 2006. Menetapkan metode pengadaan dengan cara pemilihan langsung dengan nilai, yang seharusnya melalui pelelangan umum,” terang Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul beberapa waktu lalu.

ary/lia

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.