Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif Dituntut 8 Tahun Penjara

Posted by:

Jaklarta Jejaknews – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif Abdul Latif hukuman delapan tahun kurungan ditambah denda Rp 600 juta atau enam bulan penjara. Jaksa juga menuntut pencabutan hak politik terdakwa selama lima tahun terhitung setelah menjalani pidana pokok.

Menyatakan pidana penjara 8 tahun dikurangi masa penahan yang dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa dalam tahanan, ditambah denda Rp 600 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 bulan,” ujar Jaksa Kresno Anto Wibowo dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (6/8).

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun yang dihitung sejak terdakwa menjalani pidana pokok,” imbuhnya.

Jaksa menilai terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan melanggar pasal 12 huruf b UU 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Adapun hal yang memberatkan hukuman terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi. Kedua, sebagai kepala daerah telah menciderai amanat masyarakat dan tidak memberikan teladan. Ketiga, selama menjalani proses hukum terdakwa dianggap memberikan keterangan berbelit-belit. Terakhir, terdakwa pernah dipidana dalam kasus tindak pidana korupsi sebelumnya.

“Hal meringankan terdakwa menyesali perbuatannya,” imbuh jaksa.

Terdakwa meminta waktu dua pekan sebelum menjalani sidang pembacaan pleidoi atau nota pembelaan. Itu karena waktu yang dibutuhkan untuk menyusun pleidoi pribadinya. Terdakwa juga meminta hakim kabulkan diperbolehkan memakai laptop untuk mengetik pleidoi dalam Rutan. Namun ditolak lantaran jaksa menjelaskan bahwa barang elektronik dilarang masuk Rutan.

Lantas Ketua Majelis Hakim hanya menyetujui permintaan terdakwa agar sidang digelar dalam dua pekan mendatang.

“Dua minggu waktu yang cukup,” tutup hakim ketua.

Diberitakan, Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif, Abdul Latif didakwa menerima suap Rp 3,6 miliar dari Dony Witono, Direktur PT Menara Agung Perkasa, terkait proyek pengerjaan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan super VIP Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai. Uang suap diterima Latif melalui Fauzan Rifani, Ketua KADIN Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

wid/ryo

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.