DPR Terima Kunjungan Anggota Kongres AS, Bahas Modernisasi Parlemen

Posted by:

Jakarta Jejaknews – DPR RI menerima kunjungan kehormatan dari delegasi House Democratic Partnership, United States House of Representatives (US HDP) . Kunjungan itu dipimpin Congressman, David Price.

Pertemuan dilakukan di ruang kerja Ketua DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7/2019). Delegasi disambut langsung oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut dalam pertemuan.

House Democratic Partnership merupakan komisi dalam United States House of Representatives (DPR Amerika Serikat-red) yang bekerja sama dengan berbagai negara untuk mendukung pengembangan lembaga legislatif yang efektif, independen dan responsif. Turut hadir dalam pertemuan ini antara lain Co-Chair HDP Congressman Vern Buchanan, Congresswoman Susan Davis, Congressman Gerry Connolly, Congressman Neal Dunn, Congressman John Rutherford, dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan.

Dalam kesempatan itu Bamsoet membanggakan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2019 Indonesia kepada delegasi US HDP. Menurutnya meskipun persaingan politik sempat memanas, ditambah bumbu hoax dan ujaran kebencian di berbagai media sosial, namun tidak sampai mencederai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Pemilu 2019 di Indonesia merupakan Pemilu terumit di dunia. Tidak ada negara lain yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden serta lebih dari 20.000 kursi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak, sebagaimana yang sukses dilakukan oleh Indonesia. Dengan total pemilih mencapai 192 juta jiwa, tingkat partisipasi pemilih mengalami peningkatan mencapai 81 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2014 yang mencapai 75 persen. Memang ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, namun kami menganggapnya sebagai bagian dari proses pendewasaan demokrasi,” ujar Bamsoet.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2019 ini juga memaparkan, sebagai negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga, dengan latar belakang penduduknya yang beraneka ragam, AS dan Indonesia harus selalu meningkatkan kerja sama dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi yang menghargai pluralisme. Selain juga bekerja sama memajukan demokrasi dengan cara mempromosikan fungsi parlemen yang responsif, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan institusi demokrasi yang tangguh.

“DPR RI tengah berproses menuju Parlemen Modern. Kami telah mendeklarasikan Open Parliament untuk berproses dalam mekanisme multilateral melalui Open Government Partnership (OGP) guna mendorong nilai-nilai keterbukaan, transparansi, demokrasi dan good governance,” ujar Bamsoet.

Sebagai implementasinya, lanjut Bamsoet, DPR RI telah mengembangkan aplikasi mobile DPR NOW yang mudah diunduh oleh siapapun, sebagai perangkat digital bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengakses berbagai kinerja DPR RI. Ini dikombinasikan dengan kehadiran ruang Pusat Informasi dan Penyiaran Parlemen, DPR RI membuka pintu selebar-lebarnya bagi rakyat agar bisa mengawasi aktivitas kedewanan secara real time, detik per detik.

“DPR RI juga tengah mendorong penyempurnaan SILEG (Sistem Informasi Legislasi) untuk lebih membuatnya menjadi perangkat informasi legislasi yang memudahkan siapapun memonitor perkembangan pembahasan legislasi melalui skema tracking legislasi,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menuturkan, peran parlemen kedua negara sangat besar dalam mendorong pemerintah kedua negara untuk meningkatkan kerja sama ekonomi. Karenanya DPR RI menyambut positif keterlibatan investor Amerika Serikat dalam berbagai proyek pembangunan di Indonesia, pada kuartal ke-3 tahun 2018 lalu tercatat sebesar USD 356,04 juta yang tersebar di 191 proyek.

“Dengan nilai total perdagangan kedua negara pada tahun 2018 mencapai USD 28,615 miliar, masih banyak potensi perdagangan yang bisa dikembangkan,” tutur Bamsoet.

Terkait isu militer dan pertahanan, Bamsoet memandang AS merupakan mitra strategis dalam modernisasi alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti yang tertuang dalam Minimum Essential Forces (MEF) yang merupakan amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan untuk dicapai di tahun 2024. DPR RI berharap dengan disahkannya National Defense Authorization Act (NDAA) oleh Senat Amerika pada Juni 2019 lalu dan Countering America’s Adversaries through Sanction Act (CAATSA) pada Agustus 2017, tidak mempengaruhi hubungan pertahanan dan keamanan Indonesia dan AS khususnya dalam hal pengadaan senjata.

“Tahun 2018 Indonesia dan Rusia menandatangani kontrak (imbal beli) 11 unit pesawat tempur Sukhoi (SU 35). Pengadaan pesawat tempur tersebut kami pandang sangat penting untuk keperluan pertahanan Indonesia dan juga untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan. Kami berharap, kerja sama pengadaan alat pertahanan juga dapat dilakukan dengan Amerika Serikat,” ujar Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, Parlemen Indonesia dan Amerika Serikat perlu memperluas cakupan kerja sama tidak hanya dalam aspek pemajuan perdagangan dan demokrasi saja, tetapi juga dalam penguatan legislasi untuk isu-isu spesifik seperti pemberantasan terorisme. Mengingat sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2019-2020, Indonesia ingin berbuat lebih banyak dalam mewujudkan perdamaian dunia.

“Kita perlu mewaspadai beragam upaya penyebaran sel-sel teror baru maupun penguatan paham radikalisme teror, termasuk melalui dunia digital dan juga kembalinya mereka yang terindikasi menjadi foreign terrorist fighter (FTF). Indonesia tegas mengutuk segala jenis kekerasan atas dasar agama apapun, termasuk seperti yang dilakukan ISIS dan kelompok radikal serta ekstrim lainnya. Kami meyakini bahwa agama manapun termasuk Islam, selalu memajukan penguatan hubungan antar manusia dalam situasi yang mengedepankan perdamaian,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu Fahri Hamzah mengatakan anggota Kongres memberi perhatian khusus pada dinamika demokrasi di Indonesia. Fahri juga menjelaskan soal kemiripan sistem demokrasi di Indonesia dan Amerika.

“Meskipun Amerika itu negara federal, kita negara kesatuan, tapi sistemnya kan presidensial. Nah, kita ini partainya lebih banyak, mereka cuma dua partai, sehingga kita bisa bilang mengelola politik di Indonesia ini kadang-kadang bisa dibilang lebih rumit daripada mengelola politik di Amerika Serikat. Apalagi kalau di Amerika Serikat politik kan lebih banyak mengelola pikiran, di Indonesia kadang-kadang mengelola perasaan juga. Nah, itulah bedanya,” ujar Fahri.

Fahri menyebut sudah ada kerja sama kelembagaan Indonesia dengan Amerika dan sudah sampai pada tingkat staf sekretariat jenderal dan para peneliti. Fahri menjelaskan ada asistensi rutin yang dilakukan dalam kerja sama tersebut.

“Jadi ini dalam rangka proyek modernisasi parlemen kita. House Democratic Parliament ini juga termasuk lembaga yang membantu modernisasi parlemen di seluruh dunia,” ungkapnya.

Para anggota Kongres AS pimpinan David Price ini juga akan membahas isu-isu teknis dengan Komisi I dan Komisi II besok. Pertemuan itu akan difasilitasi oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR.

“Dan saya kira besok mereka akan berbicara lebih khusus tentang beberapa isu teknis dengan Komisi I dan Komisi II, difasilitasi oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen kita,” ucap Fahri.

era/yus

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.