Dilaporkan 7 Fraksi, Prasetio Edi Siap Penuhi Panggilan BK DPRD DK I

Posted by:

Jakarta Jejaknews – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi diadukan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI karena dinilai melanggar administrasi soal paripurna interpelasi Formula E. Prasetio mengakui siap memenuhi panggilan BK untuk dimintai keterangan.

“Saya siap memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi DKI Jakarta. Saya meyakini bahwa setiap palu yang saya ketuk untuk memutuskan sesuatu telah sesuai aturan,” kata Prasetio dalam akun instagram-nya, @prasetyoedimarsudi, yang dilihat, Rabu (29/9/2021).

Prasetio meyakini tak ada pelanggaran administrasi saat menjadwalkan rapur interpelasi Formula E di rapat badan musyawarah (bamus). Dia menegaskan posisinya saat itu mengakomodasi usulan peserta bamus yang menginginkan rapur interpelasi segera dijadwalkan.

Dia menganggap sudah sesuai dengan Pasal 133 Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menafsirkan dengan jelas bahwa setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.

“Atas dasar ketentuan tersebut, saya mengakomodir usulan untuk mengagendakan rapat paripurna penyampaian penjelasan anggota dewan pengusul secara lisan atas hak usul interpelasi dalam rapat Badan Musyawarah,” tegasnya.

Prasetio juga menyebut rapat bamus turut dihadiri oleh perwakilan 7 fraksi pemboikot paripurna interpelasi Formula E. Menurut dia, saat itu tak ada keberatan yang diajukan fraksi-fraksi sampai ketuk palu.

“Dalam rapat itu pun hadir perwakilan fraksi penolak hak interpelasi. Sampai pada akhirnya disetujui untuk diagendakan dalam forum, tidak satu pun dari mereka yang mengemukakan pendapat hingga akhirnya saya mengetuk palu penutup rapat,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, 7 fraksi DPRD DKI Jakarta penolak paripurna interpelasi Formula E resmi melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi ke Badan Kehormatan DPRD. Mereka menyetorkan sejumlah bukti ke BK.

“Yang dilaporkan Ketua. Ketua DPRD. (Yang dibawa) surat undangan itu, yang dibikin setelah (Bamus) surat undangan Bamus yang agendanya hanya tujuh. Surat undangan hari ini yang tanpa paraf juga,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik di ruangan BK DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Bukti yang dibawa mulai daftar hadir anggota DPRD saat paripurna hingga surat undangan rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang tak mencantumkan pembahasan interpelasi Formula E. Taufik menyebut ada surat undangan baru yang menjadwalkan rapat Bamus interpelasi.

Namun surat itu dikeluarkan setelah rapat dan tidak ditandatangani empat Wakil Ketua DPRD DKI. Surat itu menjadi alat bukti yang dikirimkan ke BK.

“Itu surat keluar setelah acara Bamus selesai, jadi diusulkan,” sebut Taufik.

Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari tujuh fraksi. Selanjutnya, laporan akan dipelajari bersama seluruh anggota BK.

“Kami akan baca laporannya dulu, nanti kami rapatkan dengan seluruh anggota BK. Hasilnya kayak apa, nanti yang menentukan kesimpulannya dari sembilan anggota itu,” jelasnya

nsa/iph

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.