Gubernur DKI Anies Melanggar Peraturan Perundangan

Posted by:

Jakarta Jejaknews – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyebut ada pelanggaran atas prosedur dan peraturan perundangan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan ketika memberhentikan dan memindahkan 16 pejabat pemprov.

Melalui siaran pers tertulis tertanggal 27 Juli 2018 yang diterima poskotanews.com, ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sofian Effendi mengatakan, akibat terbitnya keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1000 tahun 2018 tertanggal 8 Juni 2018 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta no 1036 tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018, sebanyak 16 orang PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama telah dipensiunkan dan digantikan oleh pejabat baru.

Atas dasar tersebut, KASN telah memeriksa beberapa pejabat yang di non-jobkan dan bertemu dengan Anies Baswedan. Kemudian, memanggil sekretaris daerah (sekda) DKI dan meminta hasil penilaian dari PLT kepala BKD DKI.

Hal itu dilakukan untuk mendapatkan data yang lengkap dan seimbang tentang kasus pemberhentian pejabat teras Provinsi DKI yang mencakup sejumlah walikota dan bupati, pimpinan rumah sakit daerah, dan kepala SKPD di lingkungan Provinsi DKI.

“Apapun hasil analisis dari permasalahan tersebut di atas KASN menyatakan telah terjadi pelanggaran atas prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku dalam pemberhentian dan pemindahan para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Sofian dalam keterangan tertulisnya.

Untuk itu, KASN memberikan empat rekomendasi kepada gubernur DKI Jakarta agar segera ditindaklanjuti.

Rekomendasi pertama meminta Anies Baswedan segera mengembalikan para pejabat pimpinan tinggi yang diberhentikan melalui surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1000 tahun 2018 dan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1036 tahun 2018 tersebut kepada jabatan semula.

Kedua, Anies Baswedan agar menyerahkan bukti baru kepada KASN yang memperkuat adanya pelanggaran yang dilakukan para pejabat yang di non-jobkan dalam kurun waktu tidak lebih dari 30 hari kerja.

“Ketiga, penilaian kinerja atas seorang pejabat dilakukan setelah 1 tahun dalam suatu jabatan yang diberikan kesempatan selama 6 bulan kepada pejabat yang bersangkutan untuk memperbaiki kinerja. Keempat, evaluasi penilaian hasil kinerja harus dibuat secara lengkap tertulis dalam bentuk berita acara penilaian,” kata Sofian.

Ditambahkan, merujuk pada Pasal 33 ayat 1 undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan Pasal 32 ayat 3 KASN dapat merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan perundang-undangan.

“Apabila Gubernur DKI Jakarta tidak Menindaklanjuti rekomendasi ksn tersebut di atas maka tersebut diatas berpotensi melanggar pasal 78 juncto pasal 61,67, dan 76 dari undang-undang nomor 23 tahun 2013 tentang pemerintahan daerah,” pungkas Effendi.

nsa/iph

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.