Masyarakat Bekasi Tak Kaget Bupati Ditangkap KPK

Posted by:

Bekasi Jejaknews – Suasana Kantor Bupati Bekasi di Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, Selasa (16/10), nampak lengang, hanya beberapa karyawan saja yang ada di dalam ruangan.

Sebelum aksi KPK di kantor itu, biasanya ada beberapa karyawan berada di kantin dan selasar.

Tidak banyak bicara dan terkesan diam, jika orang yang datang bukan sejawat atau rekan kerjanya, “Banyak yang diam dan tidak semangat bicara,” jelas Rohmat Nurahmat, seorang tamu yang hendak berjumpa satu pejabat di sana.

Sementara itu beberapa kantor yang berhubungan dengan masyarakat, tidak melakukan ‘transaksi’ apa pun jika pengurusan surat-surat, “Sekarang colling downt dulu,” ujar satu petugas di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), satu instansi yang biasa mengurusi transaksi jual beli dan bea balik nama bangunan dan tanah.

Hal serupa juga terjadi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), di tempat ini suasana pelayanan masih seperti biasa, namun petugasnya terkesan pendiam dan terlihat melayani dengan baik dan sopan.

Tidak Kaget

Sejumlah masyarakat dan bahkan tokoh di Kabupaten Bekasi, mengaku tidak kaget kalau Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, ditangkap KPK, pada Senin malam. Mereka sudah mengaku merasakan aroma pelanggaran hukum di tempat tinggalnya.

“Tidak kaget kalau memang KPK mengobok-obok Kabupaten Bekasi, karena di sini banyak yang menjadi penyebabnya,” ujar H Muslih, satu tokoh masyarakat di Cikarang Timur, sambil mengatakan sumber daya manusianya di sana memang menjadikan pejabat seperti itu.

Menurut Muslih, sejumlah proyek prasarana jalan dan saluran, dikerjakan oleh mereka yang bukan ahlinya, “Kebanyakan yang minta proyek preman berbalut LSM dan ini menyebabkan pejabat di sana mencari peluang ‘tambahan’,” jelas Muslih.

Tengok saja, sejak dua priode Bupati Neneng menjabat, Jalan Kalimalang dari Tol Bekasi Timur hingga Tegakl Danas Cikarang Utara tidak rampung-rampung, “Sudah tujuh tahun jalan itu dibiarkan, sekarang malah dijadikan lapo tuak,” jelas Muslih.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Syndoro sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pembangunan megaproyek Meikarta.

KPK juga menetapkan 7 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di wilayah Kabupaten Bekasi itu.

KPK juga menetapkan empat orang yang diduga sebagai pemberi, Taryudi (Konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (Konsultan Lippo Group), dan Henry Jasmen (Pegawai Lippo Group).

Selain itu, lima orang yang diduga sebagai penerima, Neneng Hasanah Yasin (Bupati Bekasi periode 2017-2022), Jamaludin (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi), Sahat MBJ Nahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

zur/riy

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.