Hakim Ketua di Sidang AKP Robin Ternyata Pengadil Kasus Teror Novel Baswedan

Posted by:

Jakarta Jejaknews – Mantan penyidik KPK dari Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju, sudah mulai duduk di kursi pesakitan dengan dakwaan penerimaan suap sekitar Rp 11,5 miliar. Namun ada sisi lain yang menarik dari persidangan AKP Robin tersebut.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (13/9/2021) AKP Robin hadir langsung untuk mendengarkan surat dakwaan jaksa KPK. Tampak ketua majelis hakim yang mengadili AKP Robin adalah Djuyamto.

Sosok Djuyamto tidak asing karena sebelumnya pernah mengadili perkara teror air keras yang dialami penyidik senior KPK Novel Baswedan. Ditelusuri detikcom, Djuyamto tercatat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut).

Sementara itu dicek di situs Badilum Mahkamah Agung (MA) Djuyamto sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) menjadi hakim tindak pidana korupsi pada XIV 2013. Pejabat humas Pengadilan Tipikor Jakarta Bambang Nurcahyono juga membenarkan profil hakim Djuyamto itu.

“Iya (Djuyamto hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara),” kata Bambang saat dimintai konfirmasi, Senin (13/9/2021).

Pada tahun lalu nama Djuyamto moncer karena menangani perkara teror penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Saat itu ada 2 terdakwa yang diadili yaitu Ronny Bugis dan Rahmat Kadir, keduanya saat itu merupakan anggota kepolisian.

Djuyamto saat itu didampingi Taufan Mandala dan Agus Darwanta sebagai hakim anggota. Mereka menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara untuk Ronny Bugis, sedangkan Rahmat Kadir diganjar 2 tahun penjara.

Dalam pertimbangannya, Djuyamto dkk menyatakan kedua penyerangNovel Baswedantidak menghendaki Novel mendapati luka berat hingga cacat permanen seperti sekarang di kasus penyiraman air keras. Hakim menilai pengakuan kedua terdakwa yang mengakui menyiram Novel dengan air aki dicampur air ini selaras dengan keterangan para ahli.

“Jika dihubungkan dengan fakta air aki memiliki kandungan asam sulfat 33,5 persen. Maka bersesuaian lah dengan keterangan terdakwa telah mencampurkan air aki ke dalam mug yang telah terdakwa isi dengan air. Hal mana juga diterangkan saksi a de charge bahwa standar air aki mempunyai kadar PH asam sulfat sekitar 35 persen, sementara berdasarkan uji lab forensik kadar ph asam sulfat di mug adalah sebesar 16 persen, yang artinya asam sulfat yang dibawa terdakwa telah diencerkan dengan air,” ujar hakim ketua Djuyamto saat membacakan pertimbangan dalam putusan Rahmat Kadir dan Ronny Bugis, Kamis (16/7/2020).

Oleh karena bukti itu, hakim menyatakan kedua terdakwa khususnya Rahmat Kadir tidak memiliki niat untuk menimbulkan luka berat kepada Novel. Sebab, menurut hakim, jika terdakwa ingin atau berniat membuat Novel luka berat maka terdakwa tidak perlu mencampurkan air aki itu dengan air biasa.

“Menimbang menurut majelis hakim perbuatan terdakwa yang menambahkan atau mencampurkan air ke dalam mug berisi air aki tersebut adalah merupakan wujud sikap batin, atau mensrea pada diri terdakwa yang tercermin dalam pelaksanaan perbuatan, sebenarnya tidak menghendaki timbulnya luka berat pada diri saksi korban Novel Baswedan,” ungkap hakim Djuyamto.

Vonis itu sempat menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Bahkan saat itu Novel Baswedan turut menyoroti vonis hakim Djuyamto dkk.

Kasus Suap Eks Penyidik KPK

Saat ini, hakim Djuyamto menjadi ketua majelis hakim di perkara AKP Robin. Djuyamto mengadili perkara Robin bersama 2 anggota hakim yakni Rianto Adam Pontoh dan Jaini Bashir.

AKP Robin didakwa bersama seorang pengacara Maskur Husain menerima suap Rp 11,5 miliar dari sejumlah pihak. Berikut rincian uang yang diterima AKP Robin bersama dengan Maskur Husain:

1. Dari M Syahrial sejumlah Rp 1.695.000.000;
2. Dari Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado sejumlah Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000;
3. Dari Ajay Muhammad Priatna sejumlah Rp 507.390.000;
4. Dari Usman Effendi sejumlah Rp 525.000.000; dan
5. Dari Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000.

Atas perbuatannya itu, AKP Robin dan Maskur Husain terancam pidana dalam Pasal Pasal 12 huruf ajunctoPasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor)junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Pasal 11junctoPasal 18 UU TipikorjunctoPasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

wid/ryo

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.