Irjen Napoleon Klaim Korban Kriminalisasi Kasus Djoko Tjandra

Posted by:

Jakarta Jejaknews – Terdakwa kasus dugaan suap penghapusan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte menyebut dirinya korban kriminalisasi dari kasus yang direkayasa.

Ia mengatakan jerat hukum yang menimpa dirinya adalah upaya guna mempertahankan kewibawaan institusi Polri di tengah sorotan publik atas bebasnya buronan Djoko Tjandra keluar-masuk Indonesia.

Demikian disampaikan Napoleon saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (22/2).

“Bahwa kami telah menjadi korban dari kriminalisasi melalui media sosial yang memicu malpraktik dalam penegakan hukum berupa masifnya pergunjingan publik akibat sinisme terhadap kekuasaan yang telah menggeneralisir setiap simbolnya sebagai pelampiasan hasrat ghibah sehingga memicu malpraktik dalam penegakan hukum atas nama mempertahankan keluhuran marwah institusi,” kata Napoleon di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/2).

Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri ini mengatakan ada rekayasa di balik kasus yang menimpanya. Ia menuding rekan Djoko Tjandra, Tommy Sumardi, yang menjadi aktor utama rekayasa.

Menurut Napoleon, semua itu bermula ketika Tommy diminta untuk mengakui penerimaan Rp10 miliar dari Djoko Tjandra terkait pengurusan pengecekan Red Notice. Hanya saja, Napoleon tidak mengatakan secara gamblang siapa pihak yang mendesak Tommy.

“Rekayasa kasus ini pun dimulai, Tommy Sumardi enggak punya pilihan lain kecuali berupaya mati-matian agar tidak dituntut karena telah menipu mentah-mentah Djoko Tjandra dengan janji dapat mengurus Red Notice,” tutur Napoleon.

“Untuk menghindar dari konsekuensi tersebut, maka di hadapan penyidik Bareskrim Polri, Tommy Sumardi kemudian merekayasa cerita bahwa uang tersebut telah dibagikan kepada kami,” lanjut dia.

Dalam kesimpulan pleidoi, Napoleon meminta agar majelis hakim membebaskan dirinya dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebab, menurut dia, penghapusan DPO atas nama Djoko Tjandra bukan merupakan tanggung jawabnya, melainkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.

“Oleh karenanya dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan kami sebagai Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Napoleon dituntut dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan.

Jaksa menilai Napoleon terbukti secara sah dan menurut hukum menerima suap sebesar Sin$200 ribu atau sekitar Rp2.145.743.167 dan US$370 ribu atau sekitar Rp5.148.180.000 dari terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Suap total sekitar Rp7 miliar itu dimaksudkan agar Napoleon menghapus nama Djoko Tjandra dari DPO yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan hal itu, Djoko nantinya bisa masuk ke wilayah Indonesia secara sah dan tidak ditangkap oleh aparat penegak hukum lantaran berstatus buronan.

Ia berencana mendaftar Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukumnya dengan pidana 2 tahun penjara terkait kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali.

wid/ryo

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.