Istana Minta Publik Beri Waktu Pimpinan dan Dewas KPK Bekerja

Posted by:

Jakarta Jejaknews – Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman meminta publik memberi waktu kepada pimpinan dan dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerja memakai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Hal tersebut disampaikan Fadjroel merespons desakan Indonesia Corruption Watch (ICW) agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) membatalkan UU KPK hasil revisi yang disepakati pemerintah dan DPR pada tahun lalu.

“Kami serahkan kepada Dewas KPK kepada Pimpinan KPK yang sekarang. Beri kesempatan pada mereka untuk menjalankan undang-undang tersebut,” kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1).

Fadjroel menyatakan UU KPK yang sekarang berlaku merupakan kebijakan politik-hukum pemerintahan Jokowi. Menurutnya, Jokowi tetap menghormati hukum positif yang berlaku saat ini.

“Kami hanya menjalankan apa yang menjadi undang-undang yang terbaru yaitu UU 19 Tahun 2019 tentang KPK,” ujarnya.

Sebelumnya, ICW mendesak Jokowi menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK. ICW menilai UU KPK yang baru memperlambat dan menyulitkan kinerja KPK dalam proses penyidikan.

dwi/fer

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.