Kejagung Tahan Penerima Suap Pengurusan Pajak Rp5,2 M

Posted by:

Jakarta Jejaknews – Kejaksaan Agung menahan seorang tersangka perempuan berinisial SFW terkait dugaan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan korupsi dari PNS Direktorat Jendral Pajak yang menerima hadiah pengurusan pajak sebesar Rp5,2 miliar, Selasa (6/11/2018).

Tersangka berinisial SFW, terlihat keluar pemeriksaan sekitar pukul 19:00. Saat keluar yang bersangkutan sudah mengenakan rompi tahanan Kejagung berwarna pink. Petugas pun langsung membawanya menggunakan mobil tahanan untuk ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) cabang Salemba.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mukri, menuturkan berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Nomor: Print-35/F.2/Fd.1/11/2018 06 November 2018 SFW ditahan selama 20 hari di Rutan cabang Salemba.

“Penyidik akan segera menyelesaikan pemberkasan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi dari PNS Dirjen Pajak,” kata Mukri.

Kasus ini merupakan pengembangan perkara yang menjerat PNS Dirjen Pajak, PAW, sebagai tersangka. PAW selaku Fungsional Pemeriksa Pajak pada KPP Penanaman Modal Asing Empat dan KPP Jakarta Kebayoran Lama pada 2007 sampai 2015 dengan menggunakan rekening bank Mandiri milik orang lain diduga telah menerima uang sebesar Rp5,2 miliar dari sejumlah perusahaan sebagai bentuk hadiah atau gratifikasi.

“Kemudian uang PAW dialihkan ke rekening SFW. Lalu uang hasil dari tindak pidana korupsi oleh SFW dipergunakan untuk buka deposito atas nama orang lain dan bersama-sama dengan PAW membeli aset berupa tanah atau bangunan atas nama sendiri atau nama lain untuk menyamar asal-usul hasil tindak pidana,” ungkap Kapuspenkum dalam keterangan tertulisnya.

SFW dijemput Jaksa pada 2 November 2018 di rumahnya di Jalan Taman Tlogomulyo, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah, lantaran saat status SFW sebagai saksi tidak pernah hadir memenuhi panggilan penyidik.

Atas perbuatan yang diduga dilakukannya SFW dijerat Pasal 3 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 3 ayat (1) huruf b UU RI No. 25 tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau ketiga pasal 3 ayat (1) huruf C. Undang-undang RI no. 25 tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal 4 UU RI Nomor 8 tahun 2010 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

rza/umi

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.