Pemda dan Kepolisian Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

Posted by:

Jakarta Jejaknews – Ombudsman RI melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, pihak Kantor Staf Presiden, dan seluruh Kementerian Koordinator. Rapat untuk memberikan peringatan terhadap pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, saran, serta tindakan korektif terkait pelayanan publik.

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai menuturkan, dalam lima tahun terakhir pihaknya telah menangani sebanyak 40.027 laporan dan diselesaikan sebanyak 36.947 laporan.

“Instansi yang paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah, kepolisian, instansi pemerintah/kementerian, dan BPN RI, dengan substansi permasalahan paling sering dilaporkan terkait permasalahan agraria, kepolisian dan kepegawaian,” kata Amzulian saat jumpa pers di kantornya, Selasa (30/7).

Atas beberapa laporan yang belum terselesaikan, Ombudsman RI telah mengeluarkan sebanyak 34 rekomendasi kepada kementerian/lembaga dan kepala daerah yang wajib dilaksanakan sesuai pasal 38 ayat 1 UU 37 tahun 2008. Setelah dimonitoring, masih ada beberapa instansi yang belum melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

“35,29% instansi melaksanakan rekomendasi Ombudsman secara penuh (12 rekomendasi), 35,29% instansi melaksanakan rekomendasi sebagian/tidak secara penuh, (12 rekomendasi), 29,41% instansi tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman (10 rekomendasi),” kata Amzulian.

Dia menambahkan, terdapat tindakan korektif hasil pemeriksaan Ombudsman yang belum memperoleh penyelesaian yang tuntas dari kementerian/lembaga. Contohnya, permasalahan ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Kendal dan permasalahan sertifikat tanah di Pulau Pari.

Kemudian, permasalahan penyelesaian hak 147 KK di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang sampai saat ini tanahnya sudah menjadi HGU milik PTPN IV, Medan, dan perlakuan diskriminasi antar etnis atas pendaftaran hak atas tanah di DIY yang dikaitkan dengan etnis tertentu.

“Sementara itu terdapat tiga rekomendasi Ombudsman yang tidak dijalankan oleh Menristekdikti terkait dengan masalah plagiat di UHO Kendari, keabsahan perolehan gelar akademik di Unima Manado dan izin penyelenggaraan perguruan tinggi swasta di Konawe, Sulawesi Tenggara,” tukas Amzulian.

tya/eva

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.