Presiden: Program Pemulihan Ekonomi Harus Berikan Manfaat Nyata pada Pelaku Usaha

Posted by:

Jakarta Jejaknews – Setelah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia terkoreksi sampai 2,97 persen, Presiden Jokowi berharap itu tidak terkoreksi lebih dalam lagi.

Sebab itu, Jokowi meminta para menteri di bidang ekonomi untuk menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat dan dapat dieksekusi dengan cepat.

“Program-program tersebut dibutuhkan untuk mencegah agar laju pertumbuhan ekonomi negara tidak terkoreksi lebih dalam.!,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai penetapan program pemulihan ekonomi nasional dan perubahan postur APBN tahun 2020 yang digelar secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/6/20200.

“Tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat, dieksekusi dengan cepat, dengan kecepatan, agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi,” ujar Jokowi.

Berdasarkan data yang diperoleh, di tengah tantangan yang dihadapi, perekonomian pada kuartal pertama tahun ini masih tumbuh sebesar 2,97 persen.

Presiden berharap agar laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua hingga keempat mendatang tetap dapat dijaga dan tidak merosot bahkan mencapai angka minus.

“Karena itu saya minta agar semua skema pemulihan ekonomi yang telah dirancang seperti subsidi bunga untuk UMKM, penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak restrukturisasi, penjaminan kredit modal kerja, PMN untuk BUMN, dan investasi pemerintah untuk modal kerja saya harapkan, minta, dan ingin pastikan ini harus segera operasional di lapangan,” tuturnya.

Beri Manfaat Nyata

Kepala Negara menekankan, program pemulihan ekonomi nasional dimaksud harus dapat memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha, utamanya yang bergerak di sektor industri padat karya.

Sektor tersebut perlu diberikan perhatian khusus agar mereka tetap mampu beroperasi dan mencegah terjadinya PHK secara masif sekaligus mampu mempertahankan daya beli para pekerja dan karyawannya.

Dalam menjalankan program-program tersebut, nantinya pemerintah bersama dengan pihak-pihak terkait harus berdampingan dan bersedia memikul beban dan bergotong royong untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu, yakni agar kegiatan produktif para pelaku usaha dapat tetap berjalan, mencegah terjadinya PHK masif, menjaga stabilitas sektor keuangan dan roda perekonomian.

Presiden juga mengingatkan agar program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, dan mampu mencegah terjadinya risiko _moral hazard_. Untuk itu, diperlukan pengawasan dan pendampingan dalam menjalankan program-program tersebut.

“Saya minta pada Jaksa Agung, BPKP, LKPP, dari awal sudah melakukan pendampingan. Jika diperlukan KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan. Ini penting,” tegasnya.

dwi/fer

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.