Sebanyak 621 Keluhan Penyaluran Bansos Pandemi Covid-19 Diadukan ke KPK

Posted by:

Jakarta Jejaknews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 621 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) selama Pandemi Covid-19. Senin (6/7/2020).

Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan 268 laporan mengadukan tidak menerima bantuan sosial (bansos) padahal mereka sudah mendaftar.

“Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 268 laporan,” kata Ipi dalam siaran persnya Senin (6/7/2020).

Laporan tersebut, ditujukan kepada 205 pemerintah daerah. Rinciannya, 14 pemerintah provinsi dan 191 pemerintah kabupaten/kota.

“Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya, sebanyak 24 laporan, Pemprov Jawa Barat berjumlah 17 laporan, diikuti oleh Pemkab Tangerang, Pemkab Bogor, dan Pemkab Subang masing-masing 16 laporan,” tambahnya.

Menurutnya, enam topik keluhan lainnya adalah bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 66 laporan dan bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 47 laporan.

Kemudian, nama pada daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 31 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah tujuh laporan.

Lantas, bantuan yang diterima kualitasnya buruk enam laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan lima laporan, dan beragam topik lainnya total 191 laporan.

Ia mengungkapkan sebanyak 224 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait. Selebihnya masih dalam proses diteruskan ke pemda dan verifikasi kelengkapan informasi dari pelapor.

riy/nna

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.