Sjamsul Nursalim Disebut Belum Penuhi Janji Lunasi Utang BLBI

Posted by:

Jakarta Jejaknews – Advokat dari firma hukum Lubis Ganie Surowidjojo (LGS), Timbul Tomas Lubis mengatakan Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) tidak memenuhi perjanjian Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA).

MSAA merupakan perjanjian penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan jaminan aset obligor dan pembayaran uang tunai. Sjamsul adalah salah satu obligor yang menerima kucuran BLBI.

“Intinya, Sjamsul Nursalim belum penuhi kewajiban sesuai MSAA,” ujar Timbul saat bersaksi untuk terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (9/7).

Menurut Timbul, firma hukum LGS diminta oleh BPPN pada 1998 untuk melakukan kajian hukum terhadap salah satu obligor BLBI, yakni BDNI dan Sjamsul Nursalim. Tak hanya itu, kata Timbul pihaknya juga diminta ntuk membuat suatu pendapat hukum atas perjanjian MSAA.

“Kami bentuk tim internal, lalu memeriksa dokumen yang relevan yang disediakan oleh BPPN. Jadi lawyer LGS yang datang ke kantor BPPN,” ujarnya.

Timbul menyatakan laporan kajian hukum dan pendapat hukum pihaknya dikeluarkan dua kali, yaitu pada sekitar 2000 dan 14 Maret 2002. Dalam dua laporan itu Sjamsul belum memenuhi perjanjian MSAA.

Pertama, Sjamsul tak mengungkap utang petambak kepada BDNI sebesar Rp4,8 triliun sebenarnya dijamin PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM). Kedua perusahaan penjamin itu masih milik Sjamsul. Tim juga menemukan bahwa utang petani tambak kepada BDNI tergolong sebagai kredit macet dan tak bisa ditagih. Atas dasar itu, kata Timbul, Sjamsul seharusnya tak bisa mendapatkan release and discharge karena tak memenuhi perjanjian MSAA, .

Release and discharge adalah jaminan pembebasan dari proses maupun tuntutan hukuman kepada obligor yang telah memenuhi kewajiban utang kepada BPPN.

Sjamsul Tutupi Utang Petani Tambak

Sementara itu, mantan Direktur Hukum Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Robertus Bilitea mengatakan bahwa Sjamsul telah melakukan misrepresentasi (membuat seolah-olah sebagai piutang yang lancar) saat menampilkan piutang BDNI kepada petambak.

Menurut Robert, Sjamsul tak mengungkap bahwa utang petambak kepada BDNI sebesar Rp4,8 triliun sebenarnya dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandiri, perusahaan yang juga miliknya.

“Yang tertuang di laporan tim bantuan hukum, memang tidak diungkap bahwa fakta material bahwa PT DCD sebagai penjamin kewajiban utang petambak pada BDNI,” ujarnya.

Dari temuan tersebut, kata Robert, pihaknya pernah memberitahu bos PT Gajah Tunggal Tbk itu soal misrepresentasi lewat surat yang dikirim oleh Kepala BPPN Glen Yusuf ketika itu. Namun, Sjamsul tetap tidak mengakui hal itu sebagai misrepresentasi.

“Sjamsul mengatakan bahwa dia tidak mengungkapkan penjaminan itu karena piutang itu dikualifikasi sebagai utang kredit usaha kecil, jadi tidak perlu diungkap,” ujarnya.

Dalam perkara ini, Syafruddin didakwa bersama-sama dengan Dorodjatun Kunjorojakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim.

Syafruddin diduga telah memperkaya Sjamsul, selaku pemegang saham pengendali BDNI sebesar Rp4,58 triliun. Keuntungan yang diperoleh Sjamsul dinilai sebagai kerugian negara.

Syafruddin selaku Kepala BPPN diduga melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira. Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham.

wid/ryo

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.